WAWANCARA : Kabid Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah, Bappedalitbang Balangan, Reki Hardianto Saputra (kiri) dan Herry Pradana (kanan) dari Balitbangda Kalsel - Foto DokBANUATODAY.COM, BALANGAN - Sebanyak 49 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Balangan tercatat tidak aktif beroperasi.
Fakta tersebut terungkap saat kegiatan Ekspose Akhir Kajian Bidang Bumdes di Balangan yang dilaksanakan di aula Benteng Tundakan, Kamis (2/1/2021).
Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Herry Pradana menjelaskan, berdasarkan hasil survei diketahui ada sekitar 49 Bumdes dari 94 Bumdes yang terdaftar di Balangan ternyata tidak aktif.
“Dari 94 Bumdes yang terdaftar tersebut, hanya 45 Bumdes yang aktif dan melaksanakan operasionalnya sedang 49 lainnya tidak aktif,” ungkapnya.
Selain itu, diketahui juga bahwa terdapat 68 bumdes yang melakukan penyertaan modal. Dirinya juga berharap, permasalahan yang ada di hulu sampai ke hilir terkait dengan pengembangan usaha bumdes dapat diselesaikan secara komprehensif.
“Dari segi usahanya bermacam-macam, kami sudah mengklasifikasikan 49 sarana perekonomian dan perdagangan yang memang harus ada dalam wilayah itu. Kita juga akan sesuaikan dengan potensi yang ada di desa,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Balangan, Supiani mengatakan, Balangan banyak memiliki potensi, akan tetapi belum dieksplorasi, dikembangkan dan dikelola agar menjadi manfaat bagi desa dan warganya.
“Karena itu, kemungkinan ada yang belum dapat melihat potensi tersebut atau belum ada gagasan dan kemampuan untuk memanfaatkannya,” tuturnya.
Kabid Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah, Bappedalitbang Balangan, Reki Hardianto Saputra menambahkan, perlunya membangun konsep venta healing dengan keterlibatan semua pihak. Disamping itu perlunya juga ada pemahaman kepada masyarakat bahwa dana desa itu sifatnya ada pertanggung jawabannya.
"Semoga dengan adanya Kajian Bidang Usaha Milik Desa yang dilaksanakan Bappedalitbangda Balangan bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Kalsel tersebut, akan bisa mempermudah dalam menentukan langkah ke depan," tutup Reki. (vro/fsl)