 |
| KERJASAMA - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat melakukan kerjasama dengan Bupati Subang H Ruhimat. |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Wali kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Bupati Subang H Ruhimat menandatangani kesepakatan bersama terkait pengendalian inflasi di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Subang. Kesepakatan itu ditandatangani di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, pada Jumat (,27/01).
Ruang lingkup kesepakatan bersama berfokus pada perdagangan antardaerah untuk menjaga kestabilan harga dan pemasaran bahan pangan. Di samping itu, mendukung ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, inflasi telah menjadi perhatian nasional dan oleh sebab itu upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras dan sinergi antardaerah. Pada tahap awal, kerja sama antara Banjarmasin dan Subang akan berfokus pada komoditas beras, di mana Subang berperan sebagai daerah pemasok, dan Banjarmasin sebagai pasarnya.
“Karena karakteristik beras Subang, khususnya Beras Pamanukan, dinilai cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras tidak lembek,” ujarnya.
Dirinya juga berkata, pada tahun 2022, harga beras di Banjarmasin cenderung meningkat imbas kenaikan harga BBM non-subsidi serta serangan hama tungro yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, pihaknya meyakini kerja sama dengan akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga beras di Banjarmasin.
"Ke depan, tidak menutup kemungkinan ruang lingkup kerja sama akan ditingkatkan pada komoditas yang lain, karena Banjarmasin dan Subang, sama sama memiliki pelabuhan,” tambahnya.
Menyambut baik kerja sama itu, Bupati Subang Ruhimat menyampaikan, Kabupaten Subang adalah salah satu lumbung pada nasional.
Ia pun menyatakan, pihaknya akan tetap mempertahankan Subang sebagai lumbung padi nasional, karena menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.
"Tingkat Inflasi kami masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat, karena kami lumbung padi, sehingga kami mencoba untuk mengatasi dan mempertahankan hal itu," tutur Ruhimat.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Bimo Epyanto mengatakan, Bank Indonesia, baik Kantor Perwakilan di Kalimantan Selatan maupun di Jawa Barat, akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kerja sama antar-daerah (KAD) antara Pemkot Banjarmasin dengan Pemkab Subang merupakan wujud nyata upaya ekstra pengendalian inflasi, khususnya dari sisi Ketersediaan Pasokan.
“Upaya ini dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023,” pungkas Bimo. (naz/fsl)