 |
| RAPAT: DPRD Balangan bersama Adaro - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BALANGAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Balangan akan berencana melakukan peninjuan terkait batas wilayah area pertambangan antara Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Hal tersebut lantaran hasil produksi yang masuk hanya dari data PT Adaro Indonesia di Balangan sedangkan Kabupaten Tabalong tidak jelas titik penambangan.
"Selema ini kami hanya mendapatkan data dari PT. Adaro Indonesia saja, kami meminta data real sesuai dengan kondisi di lapangan hasil produksi yang didapat tiap kabupaten,” tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Balangan, H Rusdi HsY.,SE dari Fraksi Nasdem dalam rapat di Aula Paripurna DPRD Balangan, Senin (30/1/2023).
Sebagai informasi Expose Produksi PT Adaro Indonesia hasil data produksi pada tahun 2022 di Kabupaten Balangan sebanyak 4,9 juta ton, wilayah Kabupaten Tabalong sebanyak 4,3 juta ton dan wilayah Tutupan Balangan dan Tabalong sebanyak 39,7 juta ton, sedangkan total produksi pada 2022 adalah 49,1 juta ton.
H Rusdi juga meminta data lokasi perbatasan dan hasil produksi, karena berkaitan dengan dana bagi hasil (DBH) berdasarkan wilayah yang telah ditambang ke 2 Kabupaten dengan berdasarkan jumlah hasil produksi tentu hasilnya akan di serahkan ke Pemkab Balangan.
“Jika wilayah pertambangan di Kabupaten Balangan lebih luas dan hasil produksinya juga lebih banyak maka dana bagi hasil (DBH) tidak harus sama diberikan dengan kabupaten lain, perlu diperjelas karena produksi pertambangan banyak mengarah ke wilayah Balangan,” ucapnya.
Senada dengan H Rusdi, Wakil Ketua I DPRD Balangan M Ifdali meminta agar melakukan peninjauan langsug ke lokasi dan kembali melakukan upaya agar hasil produksi yang didapat dari area Kabupaten Balangan dan Tabalong menjadi lebih jelas.
"Pasalnya selama ini area perbatasan antara Kabupaten Balangan dan Tabalong atau Tutupan ini menjadi penyumbang produksi terbesar, sedangkan untuk hasil produksinya tidak dinyatakan dengan jelas setiap kabupaten, " tuturnya.
Rapat kerja yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan belum menemukan titik terang mengenai kejelasan batas wilayah dan data hasil produksi perkabupaten maka rapat akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wahyudi selaku goverment relation section head PT Adaro Indonesia mengatakan pemberian data aktual produksi sulit dilakukan karena produksi tidak menentu mengikuti arah kandungan batu bara, pihaknya juga tidak bisa melakukan pembatasan eksploitasi.
“Sedangkan untuk data wilayah konsesi atau lahan yang telah diberi izin dan pit atau wilayah yang menjadi area produksi bisa diakses secara terbuka dan telah dilaporkan ke bagian ESDM, kami terbuka saja menyambut rencana anggota dewan berkunjung,” tukasnya. (vro/fsl)