 |
| KEBERLANJUTAN - Rapat keberlanjutan pembangunan jembatan Jembatan Penghubung Rapat keberlanjutan pembangunan jembatan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut di ruang Aberani Sulaiman, Selasa (6/6/2023). (Dok. Diskominfo MC Kalsel) |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mendorong pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut ke Pulau Kalimantan dan dipastikan akan berlanjut mulai tahun 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengaku belum dapat memastikan biaya pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu. Karena masih dalam proses pengkajian yang direncanakan dapat selesai di tahun ini.
“Kita sedang menggali informasi terkait data. Berapa clearance yang akan kita bangun dan biaya yang harus dipenuhi, supaya pelaksanaannya bisa kita lanjutkan segera,” kata Roy saat memimpin rapat keberlanjutan pembangunan jembatan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut di ruang Aberani Sulaiman, Selasa (6/6/2023).
Ia mengatakan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun. Melalui APBD Pemprov Kalsel sebesar Rp300 miliar serta Pemkab Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing Rp100 miliar mulai tahun 2024.
“Kekurangan dana akan kita carikan lagi nanti solusinya,” ujarnya.
Roy menjelaskan, dana APBD itu digunakan untuk membangun jembatan atau jalan terdekat. Sehingga kedua sisi akan lebih cepat pembangunannya.
“Kalau dari pusat dananya tahun 2030, nanti kita coba minta bantuan dari DPR RI dan lainnya untuk menyampaikan ke Kementrian agar pencairan dana pusat bisa lebih cepat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Kotabaru, Said Akhmad berharap keberadaan jembatan yang menjadi salah satu proyek kebanggan Kalsel itu segera terwujud.
“Kenapa kita mendesak juga, karena salah satu laut terdalam itu ada di Pulau Laut, di Mekar Putih kalau kita ingin membuat pelabuhan internasional,” ujarnya.
Ia menyayangkan anggaran pusat akan cair tahun 2030 untuk jembatan penghubung itu.
Padahal sejak 2015 lalu, menurutnya pemerintah setempat sudah menghabiskan dana APBD untuk pembebasan lahan dan sebagainya mencapai Rp100 miliar.
Selain itu, menurutnya, semakin lama proses pembangunan nilai biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi.
“Bagaimana ini bisa cepat terselesaikan, kalau alasan pusat tadi tahun 2030. Kita tidak sepakat karena pembangunannya sudah jalan,” imbuhnya.
Melalui jembatan penghubung ini, Ia berharap dapat berpengaruh terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanah Bumbu.
“Ini juga menarik minat investor dari China, mereka mengaku siap. Kita hanya menunggu MoU antar Pemkab Kotabaru, Tanah Bumbu dan Pemprov Kalsel,” pungkasnya. (pem/win)