 |
| PKB - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Heru Widodo. Dok DPR RI.jpg |
BANUATODAY.COM, JAKARTA - Tahun depan, 2024, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi akbar, Pemilu Serentak.
Dengan pelaksanaan secara serentak, tentunya potensi gangguan keamanan menjadi prioritas untuk diperhatikan dan diantisipasi.
Untuk itu, anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo mendukung penuh penambahan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal itu terutama dalam penguatan aspek pengamanan jelang persiapan Pemilu 2024, yang meliputi Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar secara serentak.
Heru mengatakan itu saat menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri Gatot Eddy beserta segenap jajaran Polri.
Raker ini dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan RKP K/L Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
BACA JUGA Buntut Delay Keberangkatan Kloter 4 Banjarmasin, Kemenag Protes Keras ke Garuda
“Jangan sampai karena persoalan anggaran tapi pesta demokrasi kita berantakan karena tidak ada pengamanan, kekurangan anggaran, dan lain sebagainya. Saya kira dengan melihat kebutuhan Polri hari ini terutama menjelang 2024, saya yakin tidak ada kata keraguan sedikit pun dalam hal mendukung anggaran ini, baik dari sisi pagu indikatif sampai nanti bahkan definitif,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Berkaca dari Pilpres 2014 dan 2019, ungkap Heru, kedua Pemilu tersebut meninggalkan bekas traumatik yang begitu luar biasa.
Di mana pada saat itu masyarakat Indonesia sempat menjadi terbelah karena perbedaan pandangan dan pilihan politik.
“Nah saya kira 2024 kami tidak ingin terjadi lagi. Maka ini perlu disiapkan sumber daya yang lebih baik dalam hal pengamanan dari Polri karena Polri ini memiliki peran yang sangat sentral atas keberlangsungan demokrasi kita,” tandas Heru.
Selain itu, Heru juga menyayangkan adanya penurunan anggaran Polri dari hasil pengajuan pagu indikatif dari tahun 2023 yaitu sebesar Rp11,7 Triliun.
Padahal, hal itu justru seharusnya ditambah. Oleh karena itu, Heru meminta Pemerintah melalui Kemenkeu harus mempertimbangkan serius penambahan anggaran Polri sebagaimana telah diusulkan oleh Polri sebesar Rp 49 Triliun.
“Saya kira ini demi keberlangsungan demokrasi kita berjalan dengan baik berjalan dengan aman, Komisi III saya kira akan terus mendorong terkait dengan penambahan anggaran dan pasti ini akan disampaikan oleh Pimpinan Fraksi lainnya bahwa Polri hari ini harus diperkuat. Kita tidak mau nanti di 2024 kemudian pesta demokrasi kita berantakan karena persoalan pemangkasan anggaran atau penurunan anggaran,” pungkas Legislator Dapil Kalimantan Selatan II tersebut. (par/win)