PENGHARGAAN - Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina usai menerima penghargaanBANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin berhasil mempertahankan Kategori Nindya Kota Layak Anak (KLA) usai diumumkan dalam Malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berlangsung di Pandanaran Ballroom Hotel Padma Semarang, Sabtu (22/07), malam.
Adapun penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri P3A RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga dan diterima langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina. Turut hadir mendampingi Plt Kepala DP3A Kota Banjarmasin, Drs M Helfianoor.
H Ibnu Sina mengaku bersyukur bisa mempertahankan predikat tersebut. Lanjutnya, penghargaan ini Ia dedikasikan bagi anak-anak di kota Banjarmasin. Kendati begitu, masih ada beberapa indikator yang belum dapat terpenuhi. Ia pun berharap di tahun yang akan datang seluruh stakeholder terkait dapat saling bahu-membahu untuk meningkatkan kategori KLA Banjarmasin menjadi kategori Utama.
"Alhamdulillah Banjarmasin kembali meraih predikat Nindya untuk yang kedua kalinya, selamat dan sukses, ini dipersembahkan bagi anak-anak di kota Banjarmasin," ujarnya usai kegiatan.
Sementara itu, Bintang Puspayoga mengungkapkan terjadi peningkatan Kabupaten/Kota KLA peraih kategori Utama dibanding tahun-tahun sebelumnya."Tahun lalu masih 8 Kabupaten/Kota, sekarang sudah naik jadi 19," katanya.
Ia berharap kepada seluruh Kabupaten/Kota yang berhadir dan meraih penghargaan pada hari ini agar dapat sama-sama menjaga komitmen terhadap upaya-upaya pemenuhan hak, perlindungan serta penghargaan terhadap anak.
"Kami ingin penghargaan yang diterima oleh Bapak/Ibu kiranya dapat menjadi pemicu dengan penuh tanggung jawab untuk terus berinovasi, memacu kreatifitas yang lebih luas guna memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak karena melindungi satu anak berarti melindungi satu bangsa," pesannya.
Acara tersebut juga dirangkai dengan Pendeklarasian Penyiaran Ramah Anak yang digagas KemenPPPA bekerjasama dengan KPI, lalu penandatangan kerja sama dengan Badan Standarisasi Nasional perihal penetapan Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak dengan standar Nasional Indonesia serta pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum atas perannya dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.(Naz/fsl)