 |
| KOMISI - Rapat Komisi IV DPRD Kalsel dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel.(Humas DPRD Kalsel) |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) gelar rapat Pembahasan Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel, pada Rabu (26/7) siang.
Rapat yang digelar di ruang Komisi IV Gedung DPRD Prov. Kalsel ini dibuka langsung oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Prov. Kalsel, Firman Yusi.
“Kami berharap dalam diskusi kita kali ini nanti selain membahas rencana kerja 2024, kita juga membahas program usulan-usulan di perubahan 2023. Hasil rapat ini nantinya juga akan menjadi bahan kami di rapat Banggar bersama TAPD,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dr. Diauddin, M. Kes., menyampaikan Postur Anggaran Dinkes Provinsi Kalsel di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp145.389.530.173,- sedangkan di 2024 Postur Anggaran sebesar Rp152.368.990.570.
“Untuk di perubahan kami mengusulkan ada tambahan sekitar 10 miliar, itu diantaranya untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (JKN) dan penambahan hibah untuk PMI serta lembaga kemasyarakatan,“ ujar Dr. Diauddin
Ditemui setelah rapat, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. M. Lutfi Saifuddin, S.Sos., mengatakan terkait rapat bersama Dinkes Provinsi Kalsel ini, perlu tinjauan lebih lanjut mengenai Standard Pelayanan Minimum (SPM) agar dapat terwujud pada tahun 2024.
“Kami menginginkan Pemenuhan Standard Pelayanan Minimum (SPM) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI ini agar benar-benar dapat diwujudkan di Tahun 2024. Karna seperti yang kita ketahui Anggaran Kesehatan saat ini tidak lagi menjadi Mandatory Budget, artinya diperlukan perhatian khusus mengingat hal ini berkaitan langsung dengan tingkat kesehatan masyarakat kita,” ucap politisi asal Partai Gerindra itu.
Dalam membantu mewujudkan Pemenuhan SPM tersebut, Komisi IV akan berkomitmen terus berjuang di bidang Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita.
Pada kesempatan ini Komisi IV juga menggelar rapat bersama mitra kerja lainnya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalsel, dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalsel. (par/enw)