 |
| PENJELASAN - Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi (tengah) memberikan penjelasan.(Istimewa) |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Realisasi Pendapatan Daerah mencatatkan angka Rp12,16 triliun (40 persen) sampai dengan akhir Juni 2023, meningkat 18,11 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kinerja pendapatan tersebut paling besar dikontribusikan dari pendapatan transfer yaitu sebesar Rp9,51 triliun atau 78,24 persen dari total pendapatan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi menyebutkan pendapatan transfer yang diterima oleh Pemda di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan telah disalurkan paling besar berasal dari DBH dan DAU yang masing-masing telah tersalurkan Rp4,39 triliun dan Rp3,74 triliun.
“PAD telah terealisasi sebesar Rp2,63 triliun atau 21,64 persen dari total pendapatan daerah. Realisasi PAD paling besar disumbang oleh pajak daerah dengan porsi sebesar 37,45 persen,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Senin (21/08/2023).
Dijelaskan Syafriadi, PAD mengalami kontraksi 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena penurunan pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak reklame, dan pajak rokok.
“Sedangkan dari sisi belanja daerah, realisasi belanja baru sebesar 31,91 persen atau sebesar Rp10,10 triliun. Secara persentase, realisasi belanja daerah paling tinggi berada pada pos belanja transfer dengan realisasi sebesar 53,85 persen disusul urutan kedua ada pada pos belanja operasi dengan realisasi sebesar 32,92 persen.
Untuk belanja modal sendiri, disampaikan Syafriadi hingga Juni 2023 baru terealisasi 15,70 persen dari pagu, namun demikian capaian ini lebih tinggi 62,07 persen dari tahun lalu.
Belanja Tidak Terduga menunjukkan penurunan yang cukup besar yaitu hingga 69,48 persen dari periode yang sama tahun lalu.
“Rendahnya realisasi belanja daerah juga disebabkan realisasi belanja modal baru mencapai 15,70 persen dari pagu yang ada. Hal ini disebabkan terdapat pergeseran kegiatan dalam DPA, keterlambatan proses lelang, dan rekanan belum mengajukan tagihan,” ucap Syafriadi.
Syafriadi pun menyarankan diperlukan perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong realisasi belanja pada APBD Kalsel karena penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat. (adp/niz)