BANUATODAY.COM, PELAIHARI - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini baru mencapai 18 persen, atau senilai Rp1,3 miliar.
Angka ini masih jauh dari target sebesar Rp7,5 miliar.
Karena itu, lurah dan kepala desa diminta untuk terus mendorong masyarakat membayas PBB-P2.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut (Tala) saat sosialisasi PBB-P2 tahun 2023 di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari pada Selasa (22/08/2023).
"Kami kumpulkan para kepala desa/lurah dan kolektor PBB-P2 se-Tala untuk memastikan apakah seluruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sudah diterima oleh wajib pajak," kata Rudi.
Selanjutnya Rudi mengatakan bahwa pertemua kali ini juga untuk mencari solusi terkait kendala pembayaran PBB-P2, baik pajak tahun berjalan maupun tunggakan tahun sebelumnya.
"Apabila ditemukan SPPT ganda atau objek tidak ditemukan, segera sampaikan ke kami, agar segera kami hapuskan sehingga tidak menjadi piutang setiap tahunnya," tutup Rudi.
Kegiatan diikuti oleh kepala desa/lurah dan kolektor PBB-P2 dari 135 desa/kelurahan se-Tala. Adapun narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala dengan materi dana bagi hasil PBB-P2, dan dari Bapenda Tala dengan materi sosialisasi PBB-P2.
Pada kesempatan tersebut Bapenda Tala juga melakukan launching aplikasi Sistem Informasi Layanan Pajak Daerah (SILAK) guna memudahkan masyarakat mengetahui informasi mengenai pajak daerah dan retribusi lainnya di Tala. (pem/win)