GONG - Ketua Umum PB FORKI, Marsekal TNI Purn. Hadi Tjahjanto didampingi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor memukul gong membuka babak kualifikasi PON XXO karate. (Pemprov Kalsel) |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor bersama Ketua Pengurus Besar (PB) Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto membuka secara resmi perhelatan babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI, di GOR Rudy Resnawan Banjarbaru, Jumat (25/8/2023).
Perhelatan Pra PON ditandai dengan pemukulan gong yang juga dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, Hermansyah. Sebelumnya juga disuguhkan tarian dihadapan 32 kontingen provinsi yang ambil bagian di babak kualifikasi PON ini.
“Hari ini merupakan momen bersejarah bagi kita semua dengan terlaksananya Pra PON karate di Banua,” kata Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.
Menurutnya, melalui Pra PON ini, akan melahirkan para juara sejati yang bukan hanya dari skil dan mental, melainkan juga, para juara yang selalu menjunjung tinggi sportivitas sesuai sumpah karate.
“Yang kita harapkan, melahirkan karateka tangguh dalam menyongsong generasi emas 2045 yang merupakan satu abad kemerdekaan RI,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB FORKI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan, Pra PON karate kali ini menyediakan kuota sebanyak 190 atlet ke PON dengan mempertandingkan 15 nomor.
“Jumlah kuota atlet lolos babak kualifikasi itu di luar atlet tuan rumah PON Aceh-Medan,” katanya.
Sedangkan syarat untuk lolos PON XXI 2024 Aceh-Medan, lanjutnya, bagi atlet yang masuk 10 besar di masing-masing nomor yang dipertandingkan.
“Sepuluh terbaik atlet putra putri, dan sepuluh beregu terbaik putra putri yang berhak mengantongi tiket PON XXI 2024 Aceh-Medan,” bebernya.
Sebelum mengikuti Pra PON ini, sambungnya, semua kontingen telah melakukan persiapan sebaik mungkin.
“Semua kontingen pun berharap meloloskan atletnya ke PON. Semua atlet dan pelatih harus menghormati keputusan wasit juri. Sebaliknya, wasit juri juga harus menjalankan tugasnya dengan jujur dengan meninggalkan keberpihakan,” pungkasnya. (adp/win)