 |
| KASATGAS - Pj Bupati HSU, Zakly Asswan (kenakan topi) berbicara dengan KaSatgas 31, Uding Juharudin. (Pemkab HSU) |
BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melakukan program piloting sebagai langkah proaktif dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta manajemen ASN.
Inisiatif program ini menggandeng Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Banjarbaru, Selasa (1/8/2023).
Pelaksanaan piloting perbaikan tata kelola pemerintah daerah Kabupaten HSU ini didasari pasal 6 huruf b UU No19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di mana KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, melalui KaSatgas 31, Uding Juharudin menyampaikan, apresisasi atas keseriusan dan komitmen jajaran Pemkab HSU perbaikan dalam tata kelola pemerintahannya
"Piloting sebagai percontohan dan rujukan dalam hal perbaikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kalimantan Selatan," ucap Uding Juharudin.
Uding Juharudin menyebut, pelaksanaan program Piloting ini berangkat dari sebuah keterpurukan menjadi sebuah keunggulan dan percontohan yang memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari jajaran Pemkab HSU.
Monitoring Center For Prevention (MCP) sebagai instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
"Dengan 8 area dan indikatornya yang tertuang dalam MCP tersebut menjadi tolak ukur dalam pengelolaan pemerintahan," tuturnya.
Pj Bupati HSU, H Zakly Asswan, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya kegiatan piloting yang dilaksanakan oleh KPK .
"Kegiatan piloting ini tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten HSU," ucapnya.
Ia berharap Pemkab HSU tentunya terus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pencegahan atas tindak pidana korupsi. (pem/win)