Trending

Pemprov Bersama DPRD Kalsel Bahas KUA PPAS APBD 2024 dan KUPA 2023

 

UMUM - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS APBD Tahun 2023. (Pemprov Kalsel) 

BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengikuti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS APBD Tahun 2023 bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.

“Maka dari itu, pembahasan itu untuk menyamakan persepsi mengenai hal-hal yang mendasari perubahan anggaran maupun rancangan APBD dalam satu tahun ke depannya,” ucap Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, Banjarmasin, Kamis (3/08/2023).

Jaini mengatakan, pihaknya telah mendengar secara langsung mengenai indikator maupun asumsi-asumsi ekonomi yang mengarah pada kebijakan anggaran Pemprov Kalsel.

“Kepastian akumulasi anggaran program kegiatan pada masing-masing SKPD yang nantinya akan menjadi tolak ukur bagi DPRD dalam memberi saran dan masukkan terhadap substansi dan materi pada KUA PPAS APBD 2024 dan KUPA PPAS APBD 2023,” ungkap Jaini.

Diutarakan Jaini, Pemprov Kalsel bersama legislatif terus berkolaborasi memantapkan langkah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju).

“Kita bersama-sama mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas yang direncanakan secara berkelanjutan,” tutur Jaini.

Jaini pun melanjutkan, pihaknya dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kalsel terus mendorong agar saling bersinergi bersama Pemprov Kalsel dalam rangka mewujudkan kinerja yang akuntabel dan transparan.

“Sinergi ini harus selalu hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan daerah, peraturan daerah dan tugas lainnya di Kalsel,” kata Jaini. (adp/win)

Lebih baru Lebih lama