 |
| RAKOOR - BPBD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rakoor kesiapsiagaan menghadapi Karhutla. (Pemkab Tanbu) |
BANUATODAY.COM, BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat koordinasi dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kini mulai marak.
Dalam rakor ini yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu, Selasa (1/08/2023), di Kantor Bupati, Batulicin.
Rapat yang di buka Bupati Zairullah Azhar melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Eka Saprudin juga menghasilkan kesepakatan bahwa Tanbu memasuki siaga karhutla.
Rakoor kali ini melibatkan SKPD terkait, TNI/Polri, Camat se-Tanbu, Manggala Agni, KPH Kusan, Basarnas, dan Pihak Perusahaan.
Eka Saprudin mengatakan rakoor untuk menyamakan persepsi dalam sebuah penanganan titik api. Sehingga tidak meluas bahkan merugikan pemukiman masyarakat ataupun kerusakan lingkungan.
“Melalui Rakor ini kami mengharapkan harus ada kesiapan dari BPBD, TNI/Polri, Unsur Pentahelix, Perusahaan, Kecamatan hingga Desa untuk menyiapkan satgas-satgas penanggulangan bencana, khususnya karhutla. Kemudian apabila terjadi bencana karhutla di desa agar langsung kordinasi ke kecamatan untuk di konfirmasi ke kabupaten,” ucapnya.
Dalam strategi pencegahan maka harus ada data titik air. Terutama memanfaatkan relawan-relawan yang sudah di latih oleh BPBD maupun perusahaan. Karena hal itulah yang menjadi faktor keberhasilan pemerintah untuk menanggulangi bencana.
“Prioritasnya agar terus memberi pembekalan pengetahuan kepada desa-desa untuk menyiapkan peralatan. serta wajib memiliki relawan, khususnya desa yang rawan karhutla,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanbu, Sulhadi menyampaikan, bahwa musim terjadinya Karhtula di Tanah Bumbu memiliki siklus kejadian dalam 4 tahunan.
Lanjutnya, saat ini yang di takuti dunia adalah perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam dunia naik drastis.
Hal demikian menjadi sorotan kepada seluruh Indonesia termasuk negara tetangga, karena isu kabut asap ini akan menjadikan dampak buruk terhadap citra pemerintah.
“Kita semua wajib terlibat untuk melaksanakan pencegahan, pemetaan, penegakan hukum serta penangganan karhutla”, tutupnya. (pem/win)