Trending

Antisipasi Kelangkaan Air Bersih, Pemprov Kalsel Lakukan Pembinaan Keberlanjutan Pamsimas

 

PAMSIMAS - Dinas PMD Provinsi Kalsel di depan proyek pembangunan Pamsimas 2019. (Dok)

BANUATODAY.COM, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya memperkuat pembinaan dan pengawasan dalam menjamin keberlanjutan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di desa.

“Program Pamsimas sangat tepat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kekeringan air bersih, selama musim kemarau yang masih berlangsung di Kalsel," kata Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, Siti Norbayah, di Banjarbaru, Selasa (12/09/2023).

Hal ini, kata dia, sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang telah menginstruksikan agar SKPD turut andil dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan kekeringan air bersih. 

Disampaikan Norbayah, program Pamsimas menjadi skala prioritas nasional yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat di pedesaan, termasuk meningkatkan kewaspadaan dalam mitigasi penanggulangan bencana.

“Pamsimas merupakan peran kami dalam meningkatkan indeks ketahanan lingkungan dan akan terus didorong agar keberlanjutannya terus berjalan,” ungkap Norbayah.

Norbayah menyebutkan, pihaknya berencana pada 18 hingga 20 September 2023 mendatang akan mensosialisasikan keberadaan program Pamsimas dengan mengundang ahli di bidangnya dan para aparatur desa.

“Sehingga dapat memperkuat tugas dan fungsi Pemprov Kalsel dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik lagi terhadap program Pamsimas,” tambah Norbayah.

Lebih jauh Norbayah menjelaskan, program Pamsimas sebagai wujud dalam memberikan pelayanan dasar yang terciptanya keberlanjutan kesehatan di masyarakat, termasuk penyediaan sanitasi.

“Program Pamsimas itu tidak hanya dikelola oleh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) tetapi bisa juga dikelola kelembagaan lainnya, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” tutur Norbayah. (adp/niz)

Lebih baru Lebih lama