 |
| KELEMBAGAAN - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Aceh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023) malam. |
BANUATODAY.COM, CIANJUR - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien.
Hal ini mengingat akan ada irisan tahapan Pemilu 2024 dengan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Bagja meminta jajaran Bawaslu Provinsi mempersiapkan jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten/kita hingga tingkat 'ad hoc' (sementara).
"Yang perlu dipastikan adalah kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu mulai dari pusat hingga tingkat 'ad hoc' (sementara). Ini karena akan ada ada irisan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan yang membuat beban kerja bertambah," ungkapnya dalam acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Panwaslih Aceh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/09/2023) malam.
Bagja menyatakan, perlu strategi menghadapi pengawasan pemilu yang berbarengan dengan pengawasan pilkada.
"Misalnya kalau terjadi pilpres putaran kedua itu sekitar akhir Juni yang juga merupakan tahapan kampanye pilkada. Kalau seperti itu, hati-hati. Karena selain sengketa hasil di MK juga ada sengketa proses pilkada," jelas sarjana hukum dari Universitas Indonesia ini.
Dia mengungkapkan, dalam pilkada kemungkinan bakal terjadi banyak konflik.
"Sengketa pencalonan diprediksi akan banyak. Kalau akses Silon (Sistem Informasi Pencalon) terbatas itu juga akan bisa memunculkan sengketa dalam penetapan DCT (daftar calon tetap)," imbuhnya.
Untuk itu, Bagja meminta seluruh jajaran Bawaslu daerah dapat melakukan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
"Ketua adalah pengampu pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan yang membagi tugas-tugas pengawasan ke divisi atau bagian. Kita juga sedang mengusulkan tak perlu lagi perekrutan Panwascam, tetapi kalau bisa honornya dilebihkan untuk arsiran (irisan) pemilu dan pilkada," katanya kepada peserta yang sebagian besar adalah Ketua Bawaslu Provinsi dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Dia pun meminta pimpinan Bawaslu daerah menjelaskan kepada Panwascam mengenai honor yang mengalami keterlambatan.
"Kemarin memang ada masalah yang membuat keterlambatan satu sampai dua bulan honor. Bapak/Ibu perlu menjelaskan dengan berkonsultasi kepada sekretariat mengenai permasalahannya, sehingga bisa dimengerti," sebutnya. (prs/win)