 |
| KOMISI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (istimewa) |
BANUATODAY.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dengan tegas mendesak pemerintah segera memberikan santunan kepada anak-anak dan keluarga korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
Menurutnya, pemerintah yang akan memberikan santunan kepada 326 korban GGAPA, baik yang rawat jalan maupun meninggal dunia, masih belum kunjung diberikan.
Padahal, keluarga-keluarga ini harus kehilangan anak-anak yang dikasihi dan harus berjuang merawat hingga kini akibat kelalaian sejumlah pihak.
"Jika atas nama kemanusiaan seharusnya bisa dipercepat, tanpa harus menunggu proses birokrasi yang terlalu lama," ujarnya.
Dia menambahkan, janji harus segera ditepati karena ini menyangkut nyawa anak-anak dan kesehatan generasi penerus.
"Saya sebagai seorang ibu merasakan bagaimana kehilangan serta yang kini tengah berjuang terus merawat sang buah hati," ujar Kurniasih dalam keterangan dikutip Selasa (31/10/2023).
Apalagi menurut laporan, anak-anak yang kini terus mendapatkan perawatan keluar biaya mandiri yang tidak sedikit.
Meskipun pengobatan ditanggung BPJS, namun ada kebutuhan lain yang tidak ditanggung BPJS dan jumlahnya tidak sedikit.
"Anak-anak yang masih dirawat banyak yang berjuang harus memakai selang untuk untuk makan, harus rutin cuci darah beberapa kali sepekan, ada yang orang tuanya harus meninggalkan pekerjaan untuk mendampingi pengobatan anak. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi tolong segera direalisasikan," terang Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.
Politisi dari Fraksi PKS ini meneruskan, kesehatan adalah hak asasi yang wajib dijamin oleh negara untuk masyarakat.
Terlebih lagi, sudah berkali-kali janji pemberian santunan untuk korban GGAPA disampaikan oleh pemerintah.
"Sebanyak 326 korban ini bukan deretan statistik, namun ada sosok ayah ibu dan keluarga yang kehilangan di sana. Ada ayah ibu yang masih terus berjuang mencarikan pengobatan terbaik untuk perawatan anaknya hingga kini. Inilah saatnya pemerintah hadir," tegas Kurniasih. (Par/Win)