 |
| Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, pada acara Publikasi Alco Regional Kalimantan Selatan, senin (30/10/2023). (pemprov kalsel) |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai dengan 30 September 2023 masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan realisasi belanja.
Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp17,79 Triliun dari target sebesar Rp17,89 Triliun atau sekitar 99,46 persen dari target.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Syafriadi, pada acara Publikasi Alco Regional Kalimantan Selatan, mengatakan, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 23,64 persen.
Realisasi Belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 mencapai Rp21,33 Triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp5,61Triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp15,72 Triliun.
“Realisasi belanja APBN sampai dengan 30 September 2023 ini tumbuh 16,35 persen. Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Senin (30/10/2023).
Dibandingkan dengan tahun yang lalu, menurut Syafriadi, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 25,34 persen.
Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 34,8 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,3 persen, dan sektor pengangkutan sebesar 13,3 persen.
“Secara kumulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor konstruksi. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 74,10 persen dibandingkan tahun lalu,” ucapnya.
Adapun penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 30 September 2023 ini telah mencapai Rp386,30 Miliar atau sekitar 70,52 persen dari target yang ditetapkan.
Penerimaan ini berasala dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai.
“Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya. Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$784,14 juta. Tetapi jika dibandingkan dengan Agustus 2023, posisi neraca perdagangan ini turun 17,50 persen,” tambah Syafriadi.
Penurunan Neraca Perdagangan ini disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar 11,25 persen dan kenaikan impor sebesar 50,72 persen.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,33 Triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 46,67 persen.
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp377,46 Miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar 28,27 persen. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekkes Banjarmasin.
Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,98 Milyar atau 90,39 persen dari target.
Terkait pengelolaan aset-aset negara, sampai dengan September 2023, Kementerian Keuangan telah mencatat aset negara sebanyak 13.909 NUP dengan total nilai buku sebesar Rp41,45 Triliun.
Gedung dan Bangunan mempunyai porsi terbesar sebesar 59 persen. Untuk aset eks BLBI di Kalimantan Selatan sebanyak 16 aset.
Aset eks BLBI ini terdapat potensi penggunaan dan pemanfaatan untuk cost eficiency dan PNBP ataupun pengembalian pembiayaan. Pada sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp5,61Triliun atau sekitar 64,02 persen dari pagu.
Porsi realisasi terbesar BPP adalah Belanja Barang 43,29 persen, belanja pegawai 40,56 persen, Belanja Modal 15,98 persen, dan Belanja Bansos 0,17 persen. Tiga besar Kementerian/Lembaga yang kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan (82,83 persen), Kementerian Perindustrian(77,89 persen), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (76,11 persen). (Adp/Niz)