Trending

Undang Nelayan dari 3 Kabupaten, DPRD Kalsel Ingin Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran

MITRA - Komisi II DPRD rapat kerja dengan mitra kerja dan mengundang perwakilan nelayan dari Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut membahas BBM bersubsidi untuk nelayan, Kamis (26/10/2023). (setwan)

BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi II mengundang perwakilan nelayan dari tiga kabupaten, yakni Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.

Komisi II DPRD Kalsel mengundang para nelayan untuk memastikan BBM bersubsidi sesuai peruntukan.

BBM untuk nelayan adalah suatu keharusan yang diberikan kepada nelayan, untuk dapat mencari nafkah dan itu merupakan kebutuhan utama. 

Para nelayan di Kalsel gunakan BBM bersubsidi hanya sekitar 30 persen dan ini masih relatif kecil dari kuota akibatnya banyak nelayan yang belum terdata sehingga ada nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi dari penyalur.

Dalam rapat ini, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga mengundang mitra kerja terkait, Kamis (26/10/2023).

Sekretaris Komisi II, HM Iqbal Yudiannoor, yang memimpin rapat tersebut menuturkan agar BBM ini tidak disalahgunakan.

"Kita harus perlu pendataan lebih agar kuota BBM subsidi benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

“Adanya beberapa upaya untuk mengatasi permasalahannya yakni dengan satu pemutakhiran data agar menambah kuota BBM artinya jangan sampai ketika meminta kuota ternyata tidak tersalurkan secara tepat, selanjutnya fungsi pengawasan, kita akan meminta kepada Polairud, AL dan KSOP data real penyaluran,” imbuh Iqbal. 

Ditambahkannya lagi, Dinas Kabupaten harus melakukan pendataan karena apabila tidak dilakukan, diposisi yang sekarang ini akan berdampak adanya penambahan.

“Kami hanya menyalurkan dan memfasilitasi kepada BPH Migas, koperasi dan lain- lain kalau bisa diperbanyak SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) karena ini sangat membantu bagi nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi artinya penyalur SPDN di 3 Kab/ Kota ini akan tercapai penyalurannya, sehingga tidak ada penyelewengan dan tidak ada subsidi yang tidak tepat sasaran,” harap Iqbal. (Par/Niz)

Lebih baru Lebih lama