 |
| SEKALIGUS - Hj Raudatul Jannah (kiri) mewakili Gubernur H Sahbirin Noor didampingi Galuh Tantri Narindra menerima penghargaan dari KemenPAN-RB. Kalsel mnjadi provinsi satu-satunya yang meraih dua penghargaan sekaligus. (adpim kalsel) |
BANUATODAY.COM, BALI - Di bawah kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan prestasi di tingkat nasional yang sangat membanggakan.
Terbaru, Pemprov Kalsel berhasil menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membawa pulang dua penghargaan sekaligus pada yakni Penghargaan RB Tematik Terbaik dan Penghargaan Sakip Peringkat A pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua Convention Center, Bali pada Rabu (6/12).
Acara yang termasuk dalam rangkaian kegiatan RBXperience yang dilaksanakan pada 5-6 Desember 2023 ini dihadiri oleh Wapres Ma’ruf Amin yang juga serahkan Penghargaan RB, SAKIP dan ZI.
Kedua penghargaan itu diterima Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Hj. Raudatul Jannah
Disampaikan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra yang mendampingi Hj Raudatul Jannah saat menerima piagam, penghargaan RB Tematik ini adalah kali pertama didapatkan Kalsel di Tahun 2023.
“Untuk Penghargaan RB Tematik ini adalah kali pertama untuk Provinsi Kalsel, dengan unggulan RB Tematik Pengendalian Inflasi,” kata dia.
Dikatakannya lagi, dengan diterimanya dua penghargaan ini, Pemprov Kalsel dinilai SANGAT BAIK dalam Tata Kelola Pemerintahan.
“Pemprov Kalsel dinilai SANGAT BAIK dalam Tata Kelola Pemerintahan, dan hal ini merupakan hasil dukungan semua Perangkat Daerah Provinsi Kalsel. Semoga penghargaan ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk Banua Kalsel,” ujarnya,
Sementara itu, Wapres KH. Mar’uf Amin yang hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan memasuki tahun 2024, kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat, dimana hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI).
Oleh karena itu, dalam acara RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Wapres berpesan agar ke depan capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada empat hal.
Keempat hal tersebut adalah, pertama memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas.
Kemudian kedua penguatan secara berkelanjutan orientasi RB berdampak sebagai target kinerja masing-masing instansi.
Ketiga, Wapres menekankan bahwa percepatan transformasi birokrasi berbasis digital yang terintegrasi, juga harus menjadi prioritas dalam arah pengembangan ke depan.
Dan terakhir, keempat Wapres menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital.
“Pembangunan MPP bukan sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para peraih penghargaan dalam acara tersebut. Ke depan, diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas lagi dalam pengembangan RB di Indonesia.
“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang. Ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency.
“Ke depan, kita akan meng-interoperabilitas-kan berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” lapor. (Adp/fzl)