 |
| RAPAT: Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) - Foto Dok |
BANUATODAY.COM, BALANGAN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan menggelar Forum Konsultasi Publik secara daring melalui platform Zoom, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, tenaga ahli dari pusat, serta melibatkan masyarakat dan tamu undangan, Senin, (18/12/2023) di Aula Benteng Tundakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 termasuk aspirasi masyarakat.
BACA JUGA: Erlina Caleg PDIP Banjarmasin Barat Konsisten Menyapa Warga
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan tahap awal dalam proses penyusunan RPJPD.
"Forum konsultasi publik yang kemarin dilaksanakan itu tujuannya adalah untuk meminta informasi atau masukan dari masyarakat. Untuk penyempurnaan dari RPJPD itu sendiri, di samping itu memang juga tahapan Rancangan Awal (Ranwal) yang harus dikonsultasikan ke masyarakat itu merupakan amanat peraturan yang memang harus memenuhi unsur-unsur keterlibatan publik," ujar Rakhmadi Yusni.
Proses keterlibatan publik ini dianggap sangat penting karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, ide, dan aspirasi mereka terkait arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan RPJPD yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih komprehensif.
Rakhmadi Yusni juga menjelaskan bahwa forum konsultasi publik yang baru saja dilaksanakan merupakan tahapan Ranwal (Rancangan Awal).
"Sementara untuk tahapan Ranhir (Rancangan Akhir) diperkirakan akan diagendakan pada tahun 2024,"Tambahnya.
BACA JUGA: Rakercab PDIP, Targetkan 9 Kursi DPRD Banjarmasin
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penyusunan kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Masyarakat diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam proses konsultasi publik ini dengan menyampaikan masukan yang konstruktif dan ide-ide inovatif. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih baik untuk generasi mendatang,"pungkasnya. (vro/fs)