 |
| PKS - Manajer UP3 PLN Banjarmasin Vicky Reandry Faradian menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman disaksikan jajaran masing-masing. (pemko banjarmasin) |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan UP3 PLN Banjarmasin perihal Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Penerangan Jalan serta Pembayaran Rekening Listrik, bertempat di Aula Merdeka UP3 PLN Banjarmasin, Senin (08/01/2024).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman bersama Manajer UP3 PLN Banjarmasin Vicky Reandry Faradian dan turut disaksikan Kepala BPKPAD, H Edy Wibowo, Staf Ahli beserta jajaran SKPD terkait.
Diungkapkan Ikhsan Budiman, PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah digelar bersama Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina beberapa waktu yang lalu.
Terlebih, ujarnya, peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang Pajak Barang Jasa Tertentu telah diterbitkan sehingga program dapat dijalankan.
"Tentu dibutuhkan kerjasama dari teman-teman PLN dalam bentuk tagihan listrik salah satunya ialah pajak penerangan jalan," ujarnya.
Menurut Ikhsan, ini potensi yang bagus untuk Kota Banjarmasin.
"Artinya upaya kita dengan beberapa aturan perundang-undangan sehingga kita sudah bisa melaksanakan pemungutan terhadap pajak," tambah Sekdako.
Sementara itu, Manager UP3 PLN Banjarmasin, Vicky, membeberkan PKS yang terjali merupakan pertama di Kalimantan Selatan.
Dimana, ujarnya, nilai PAD yang dihasilkan selama tahun 2023 lalu dari sektor itu berkisar di angka Rp 65 miliar.
"Dengan sudah terbitnya perda yang mengatur, tentu hal ini bisa dilanjutkan mengingat tahun 2023 lalu kontribusi dari penerimaan pajak atas PBJ tenaga listrik sekitar Rp 65 miliar dan ini kontribusi besar untuk kemajuan Kota Banjarmasin," terang Vicky.
Dia berharap, sinergi yang telah terjalin antara Pemko Banjarmasin dengan PT PLN (Persero) dapat terus dipertahankan demi optimalisasi pelayanan. (pem/niz)