 |
| ARAHAN - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (tengah) memberikan arahan kepada jajaran pengawas pemilu Kota Bogor, di Bogor, Kamis (7/3/2024)foto/Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu. (bawaslu ri) |
BANUATODAY.COM, BOGOR - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta jajaran pengawas pemilu di daerah melakukan sinkronisasi data kerja-kerja Pemilu 2024 sekaligus melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pengawasan Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut dia ungkapkan saat melakukan supervisi pengawasan pungut hitung Pemilu Serentak 2024 di Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor, Kamis (7/3/2024).
Dia mengungkapkan, saat ini rekapitulasi penghitungan suara memasuki tingkat provinsi.
“Kemudian nanti akan ke tingkat nasional. Kunjungan supervisi ini untuk kami (Bawaslu RI) perlu mendapatkan data secara cepat mengenai situasi yang ada. Sahabat-sahabat perlu mempersiapkan catatan khusus yang dimiliki pengawas pemilu. Kedua, tindak lanjut yang sudah dilakukan Bawaslu, termasuk menginventarisir kembali permasalahan apa saja yang menjadi viral, termasuk konteks penanganan pelanggaran,” sebutnya kepada ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kota Bogor dalam yang waktu berbeda.
Perempuan yang kerap disapa ‘Teh Lolly’ ini mengingatkan jajaran pengawas pemilu daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota mempersiapkan data secara sinkron mengenai hasil kerjanya. Dia mencontohkan, saat tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi suara dapat menggambarkan upaya pencegahan yang telah dilakukan.
“Pencegahan kan salah satu produknya saran perbaikan. Ketika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka begeser menjadi penanganan pelanggaran. Itu harus bisa dipotret dan digambarkan secara jelas,” tutur magister hukum dari Universitas Pakuan Bogor ini.
Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN kini Bernama Universitas Islam Negeri/UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung ini meminta agar mempeisiapkan data dan dokumen jadi satu kesatuan yang terpadu.
“Ketika saran perbaikan tidak dilaksanakan KPU, maka tindak lanjut penanganan pelanggarannya seperti apa itu harus tergambar dan menjadi satu kesatuan narasi menjadi sinkronisasi data penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024,” seru perempuan kelahiran Cianjur, 46 tahun lampau tersebut.
Hal tersebut, lanjutnya, amat berguna untuk proses rekapitulasi tingkat nasional hingga jadwal penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang. “Untuk itu dokumen data jangan samapai terscecer dan dipersiapkan termasuk persiapan kalaa ada PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) di Mahkamah Konsitusi,” sebutnya.
Seperti di Kota Bogor, Lolly mendapatkan keterangan adanya salah satu partai politik tidak mau menandatangani berkas acara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan presiden dan pemilihan DPR RI. “Itu tidak apa-apa karena menjadi hak mereka (partai politik). Tetapi, hal ini perlu disampaikan,” bebernya.
Lolly tak lupa mendata jumlah pengawas pemilu hingga pengawas tingkat ad hoc (sementara) yang mengalami sakit hingga meninggal dunia.
“Kita perlu memasukkan hak santunan, termasuk misalnya ada Pengawas TPS yang meninggal dunia beberapa hari setelah masa kerja selesai. Diusulkan saja dan dilengkapi dokumen persyaratannya agar diusulkan,” akunya.
Lolly pun berupaya menggali permasalahan honor pengawas ad hoc yang kerap menjadi permasalahan.
“Medsos Bawaslu RI banyak dipertanyakan soal honor PTPS. Ternyata salah satunya karena ada permasalahan data di perbankan dan adanya dana yang mengendap. Kita ingin memakai perbankan agar tidak terjadi pemotongan hak oleh oknum kalau dengan sitem 'cash', tetapi ternyata di perbankan ini juga ada situasi yang berbeda,” imbuh dia.
Selain itu, dirinya meminta agar mempersiapkan pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024 seperti dengan perekrutan dan pembentukan Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Perekrutan pengawas ad hoc akan melalukan perpanjangan kerja dengan evaluasi. Dari kerja mengawasi Pemilu 2024 dengan melihat kualitas kerjanya. Jadi tidak lagi akan meraba-raba. Karena KPU akan melakukan perekrutan tenaga ad hoc (PPK) di bulan April, maka kita paling tidak selesai pada Maret ini supaya bisa melakukan pengawasan perekrutan tersebut,” imbuh dia.
Menurutnya kesiapan menghadapi pilkada juga menjadi penting karena Bawaslu daerah menjadi ujung tombak.
“Kabupaten Bogor akan mempunyai tanggung jawab besar dalam pilkada dengan area yang luas dan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) yang besar. Tetap jaga kesehatan dan bekerja dengan maksimal,” begitu Lolly berpesan. (pr/fzl)