 |
| Hj.Raudatul Jannah (dok) |
BANUTODAY.COM, BANJARMASIN - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Raudatul Jannah, menaruh perhatian besar terhadap penanganan masalah stunting.
Dalam rangka lebih mempercepat penurunan stunting dan mengatasi masalah gizi buruk, Kadinkes menggagas pertemuan pemanfaatan teknologi digitalisasi program gizi dan sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Program 8.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Banjarmasin.
Dalam sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Hj. Raudatul Jannah melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Nurul Ahdani menegaskan bahwa gizi dan kesehatan remaja putri sebagai calon ibu di masa depan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan stunting.
“Prevalensi stunting nasional berdasarkan studi status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencapai angka 21,6%, dengan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sebanyak 5,4% dari 30% pada tahun 2021 menjadi 24,6% pada tahun 2022,” kata Acil Odah, sapaan akrab Hj. Raudatul Jannah.
Menurutnya, angka tersebut masih perlu diperhatikan dan diciptakan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Program 1.000 HPK sebagai upaya pencegahan stunting dinilai belum menghasilkan hasil yang maksimal.
“Oleh karena itu, diperlukan perluasan intervensi hingga 8.000 HPK, dengan perhatian khusus pada kelompok 7.000 HPK selanjutnya. Apalagi Program 8.000 HPK difokuskan pada pemenuhan layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan kelompok usia reproduksi,” ujarnya.
Untuk itu, Raudatul Jannah mengungkapkan melalui program 8.000 HPK, remaja putri dan kelompok usia reproduksi perempuan sebagai calon ibu harus didorong untuk memperhatikan gizi dan kesehatannya secara serius.
Hal ini sangat penting untuk menghindari kelahiran anak dengan stunting di masa depan. Namun, hasil surveilans gizi melalui SIGIZITERPADU di Provinsi Kalsel menunjukkan bahwa cakupan remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) masih rendah sebesar 55,91% dan remaja putri yang terindikasi anemia masih tinggi yaitu sebesar 34,25%.
“Pentingnya pencegahan stunting juga menjadi fokus kerja sama antara semua pemangku kepentingan dalam menangani masalah gizi di Indonesia,” ungkapnya.
Acil Odah juga berharap melalui perluasan intervensi hingga 8.000 HPK, Kiranya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan stunting dapat lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan stunting sehingga target nasional penurunan stunting 14% dapat terwujud pada tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Ardiansyah menyampaikan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digitalisasi pada pelaksanaan surveilans gizi dan melakukan sosialisasi 8.000 HPK dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Adapun peserta kegiatan ini sebanyak 33 orang dan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Direktorat Gizi dan KIA Direktorat Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kalsel, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kalsel. (adp/niz)