 |
| AGRARIA - Kegiatan Rakernis Dirjen Penataan Agraria 2024. |
BANUATODAY.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Ditjen Pentag) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang berlangsung di Pullman Hotels Central Park pada Senin (06/05/2024). Rakernis di tahun 2024 ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Reforma Agraria Berkelanjutan dan Berdampak.”
Acara ini lantas dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Reforma Agraria telah berhasil memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga program ini diharapkan dapat terus berjalan.
"Progresnya (Reforma Agraria) cukup bagus. Selanjutnya kita harus menetapkan standar-standar baru supaya Reforma Agraria ini tetap bisa dilaksanakan di pemerintah yang akan datang," kata Suyus Windayana.
Berbagai manfaat terus dirasakan, mulai dari mendapat kepastian hukum,
konflik terselesaikan, hingga mendapatkan akses yang bisa meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Namun, evaluasi tentu tetap harus dilakukan agar
program Reforma Agraria ini bisa berkelanjutan.
Dalam
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada
Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024, sudah banyak capaian yang dilakukan
terkait Reforma Agraria ini. Beberapa di antaranya ialah
terselesaikannya 24 konflik pertanahan yang termasuk dalam Lokasi
Prioritas Reforma Agraria (LPRA); telah diserahkannya 2,2 juta hektare
tanah atau kepada masyarakat melalui Redistribusi Tanah hasil
penyelesaian konflik, tanah telantar atau tanah negara lainnya.
Selain
itu, telah dilaksanakan pula pemberdayaan ekonomi kepada 368 ribu
kepala keluarga yang menjadi subjek Reforma Agraria, baik itu pemberian
modal ataupun pendampingan. Angka-angka tersebut menunjukkan sejumlah
capaian terkait Reforma Agraria berhasil melampaui target.
Dalam
kesempatan yang sama, Dirjen Pentag, Dalu Agung Darmawan mengungkapkan
perwujudan Reforma Agraria yang teranyar.
"Dalam mempercepat penataan aset, kita juga sudah melakukan beberapa terobosan. Pertama kita sudah menggunakan Sertipikat Tanah Elektronik seperti yang ada di Banyuwangi kemarin sebagai langkah-langkah progresif untuk memastikan identitas penerima sertipikat dengan akurat," ucapnya.
Namun, Dalu Agung
Darmawan menyebut masih ada beberapa catatan, seperti masih rendahnya
Redistribusi Tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. Untuk
menyelesaikan tantangan ini maka diperlukan sinkronisasi dan kolaborasi
dengan seluruh pihak agar tujuan dari program Reforma Agraria dapat
tercapai, yakni menyejahterakan rakyat Indonesia.
Turut hadir
pada kegiatan ini, Pejabat Fungsional Utama, Andi Tenrisau; sejumlah
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah
Pejabat Administrator baik pusat maupun daerah dari berbagai penjuru
Indonesia; serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. (naz/fsl)