 |
| DATA - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menutup kegiatan Rapat Pemantauan Pengelolaan dan Input Data Pengawas Pemilu Untuk Pemilihan Serentak 2024, Selasa (11/6/2024). |
BANUATODAY.COM, MAKASSAR - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berpendapat Bawaslu perlu memiliki terobosan dan inovasi berbentuk sistem aplikasi untuk menilai 'rekam jejak' kinerja jajaran Pengawas Pemilu.
Termasuk penilaian kinerja yang mencakup pengawas pemilu ad hoc.
"Kita perlu memiliki sistem berbasis input data kinerja yang menyajikan data-data seluruh jajaran aparatur Pengawas Pemilu, baik Ketua dan Anggota maupun Pejabat struktural dan fungsional hingga Pengawas ad hoc," ujarnya
saat menutup kegiatan Rapat Pemantauan Pengelolaan dan Input Data Pengawas Pemilu Untuk Pemilihan Serentak 2024, Selasa (11/06/2024).
"Sehingga data profiling ini dapat dijadikan pengambilan kebijakan bagi pimpinan dalam melakukan evaluasi," lanjut Herwyn
Pendataan tersebut, jelas dia, sangat membantu Bawaslu dalam banyak hal nantinya.
Semisal dari segi pembinaan dia mencontohkan, kegiatan yang dilakukan jajaran Pengawas Pemilu akan terpantau pimpinan untuk dilakukan pembinaan jika ditemukan kinerja tidak baik. Kinerja kelembagaan yang setiap tahun ditandatangani oleh Ketua dan Kasek/ Korsek, akan diukur secara bersamaan dengan kinerja personal di akhir tahun.
Apalagi dia mengungkapkan, dalam hal pembinaan kinerja Pengawas Pemilu, Bawaslu akan merubah Perbawaslu terkait pembinaan guna menunjang evaluasi kerja.
"Jadi perjanjian kinerja akan dipantau proses pelaksanaannya dalam monev kinerja, bisa dilihat saja melalui aplikasi nantinya," terang dia.
Sebelum menutup kegiatan tersebut, Pria asal Manado itu juga sempat melakukan supervisi ke Bawaslu Kabupaten Gowa.
Di situ Dia sempat memberikan arahan dan diskusi kepada Anggota Bawaslu, Kordiv SDM Organisasi dan Diklat dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.
Di situ dia memberi pesan kepada jajaran Bawaslu se-Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan KPU.
Ini bertujuan agar dalam melakukan sinkronisasi data dengan KPU, menjadi sama apabila terjadi sengketa pemilu di MK.
"Komunikasi harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai ada perbedaan hanya karena suka dan tidak suka terhadap lembaga," pungkasnya. (nas/sun)