 |
| EKSPOS - Ombudsman Kalsel lakukan Ekspos Pengawasan Pelayanan Publik Semester I 2024. |
BANUATODAY.COM, BANJARMASIN - Ombudsman RI Kalsel mengadakan Ekspos Pengawasan Pelayanan Publik untuk Semester I Tahun 2024 di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman Kalimantan Selatan. Acara ini dihadiri oleh Yeka Hendra Fatika secara daring, serta Hadi Rahman dan Benny Sanjaya secara langsung, bersama Insan Ombudsman dan Sahabat Ombudsman dari berbagai media di Kalsel pada 28 Juni 2024.
Yeka Hendra Fatika menekankan pentingnya kolaborasi antara Ombudsman dan media dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan "Bincang Media" yang digagas oleh Ombudsman Kalsel bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga kinerja Ombudsman dapat dipantau dan mendapat masukan dari media.
Hadi Rahman mengungkapkan bahwa pada semester I 2024, Ombudsman Kalsel menerima 166 laporan, dengan 101 laporan telah selesai ditangani dan 65 laporan masih dalam proses. Dari laporan tersebut, Ombudsman Kalsel berhasil menyelamatkan kerugian publik sebesar Rp.3.686.993.600 dari lima sektor, yaitu infrastruktur, pedesaan, energi dan kelistrikan, jaminan sosial, dan air minum. Nilai kerugian ini berasal dari laporan masyarakat dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berbagai bentuk penyelamatan kerugian publik meliputi pengembalian dana, penerimaan langsung atau tidak langsung, serta pelunasan atau keringanan biaya yang berdampak positif bagi individu dan masyarakat. Ombudsman Kalsel juga berhasil menyelesaikan beberapa laporan masyarakat, seperti layanan jemput bola untuk dokumen kependudukan di wilayah terpencil, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Ombudsman Kalsel juga menindaklanjuti masalah pungutan perpisahan sekolah yang membebani siswa dan orang tua. Selain itu, mereka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air untuk mencegah banjir dan pencemaran lingkungan di Sungai Jejangkit dan Sungai Alalak.
Rencana pengawasan untuk semester II 2024 mencakup pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pencegahan pungutan di sekolah, perlakuan khusus untuk kelompok rentan, serta pengembangan Desa Anti Maladministrasi (DAM). Ombudsman Kalsel juga mendorong kepastian biaya dan waktu pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kalsel. (naz/fsl)