 |
| DISKUSI: Suasana kegiatan FGD membahas delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan RDTR, Kamis (15/8/2024) di aula Senyiur Hotel - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kamis (15/8/2024) bertempat di aula Senyiur Hotel.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Tim Supervisi dan Tim Penyusun RDTR di Kabupaten Barut dan lain-lain.
Pj Bupati Barut dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Barut M Iman Topik berharap, melalui acara ini, senantiasa memiliki semangat akan kesadaran dan kepedulian dalam urusan penyelenggaraan penataan ruang di daerah, sekaligus memastikan terlaksananya perencanaan tata ruang secara terpadu dan menyeluruh.
Dikatakannya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, diharapkan mampu meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Oleh sebab itu, diperlukan RDTR.
“Penyusunan RDTR merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun sebelumnya oleh daerah masing-masing. Selanjutnya, RDTR dapat dijadikan dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang,” kata M Iman Topik.
Dia melanjutkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 - 59 dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, bahwa dalam penyusunan RDTR harus diintegrasikan dalam bentuk digital ke dalam Online Single Submission (OSS).
“Dengan terintegrasinya dalam sistem OSS ini, maka dapat mempermudah proses perizinan kegiatan usaha melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Barut, sambung dia, telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barut tahun 2019–2039.
Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda, Pemkab Batola ditargetkan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 9 produk yang tersebar pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Barut.
“Pada saat ini penyusunan dokumen RDTR yang sudah ditetapkan sebanyak 1 produk yang diatur dalam Perbup Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Muara Teweh tahun 2022–2042,” bebernya.
Dia menambahkan, kawasan perkotaan Muara Teweh berada di Kecamatan Teweh Tengah. Dengan demikian, masih terdapat 8 produk RDTR yang belum ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Barut.
Sumber: Nett