 |
| WAWANCARA: Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Barut H Parmana Setiawan - Foto Dok Nett |
BANUATODAY.COM, KALTENG- Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) H Parmana Setiawan, buka suara terkait 2 Fraksi PKB dan Fraksi Aspirasi Rakyat tak hadir dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terkait Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Dirinya mengungkapkan, ketidakhadiran mereka bentuk protes dari tidak di bahas menyeluruh program kegiatan diusulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Padahal kata dia, semua telah sepakat, baik DPRD dan juga tim TAPD untuk membahas bersama.
“Kemarin hanya sempat dua dinas yang di bahas, yaitu dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Padahal kita juga ingin mengetahui semua dinas, termasuk ingin mengetahui terkait dana hibah di bagian Kesra, SosPMD dan di dinas Budparpora,” kata Parmana, Selasa (2/10/2024).
Menurutnya, selama ini wakil rakyat selalu di hadapkan dengan jadwal dan waktu pembahasan yang singkat, diarahkan untuk segera menyetujui. Akibatnya banyak usulan program tidak diketahui atau sebaliknya diketahui setelah pembahasan bersama dilakukan.
Ketika disinggung, tidak hadirnya 2 fraksi pada rapat pendapat akhir mengakibatkan kepentingan rakyat terhambat, Parmana balik bertanya, kepentingan rakyat yang mana terhambat? Justru dengan di bahas habis per dinas, bentuk kehati-hatian dalam menggunakan uang rakyat sehingga dapat diketahui yang termuat dalam APBD Perubahan.
“Jangan Mengatasnamakan masyarakat, justru dengan dibahasnya APBD Perubahan agar semua tahu dan lebih jelas kemana arah dari APBD Perubahan Itu,” terangnya.
Dirinya juga menyayangkan, pemberitaan selama ini kurang berimbang, karena kami tidak pernah di konfirmasi, tidak pernah diminta penjelasan apa alasan ketidak hadiran mereka.
Dia juga menegaskan jika sikap mereka tidak hadir dalam paripurna pembahasan APBD tahun 2024 bukan karena terkait politik Pilkada 2024.
“Sikap kami semata-mata ingin segala pembahasan perubahan APBD agar bisa terbuka dan transparan, tidak ada terkesan ditutup-tutupi,” tukasnya.
Sumber: Nett