Trending

Pemprov Kalsel Paparkan Kesiapan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rapat dengan Komisi II DPR RI

 

RAKER - Pemprov Kalsel mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

BANUATODAY.COM, JAKARTA - Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik, Adi Santoso, didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Drs. H. Heriansyah mengikuti Rapat Kerja dan Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI.

Rapat membahas Persiapan dan Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bertempat ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jl. Jendral Gatot Subroto, Senayan-Jakarta Pusat pada Rabu (20/11) siang.

Rapat Kerja dan RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto yang diikuti Pj. Gubernur dan Pj. Bupati/Walikota se-Kalimantan.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, rapat itu bertujuan untuk membahas persiapan, kesiapan serta pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 di masing-masing daerah.

Sehingga diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 mendatang berjalan dengan baik, dan memastikan seluruh ASN bersikap netral.

“Kami (DPR RI Komisi II) ingin memastikan proses pengawasan terhadap pelaksanaan dan kesiapan Pilkada tahun 2024 bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh penjabat kepala daerah serta ingin memastikan netralitas para ASN,” katanya. 

Sementara itu, dalam paparannya diforum tersebut, Plh. Gubernur kalsel, Roy Rizali Anwar, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, memaparkan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kalsel.

Dalam penjelasannya, Adi Santoso menegaskan bahwa hingga saat ini, semua tahapan Pilkada Serentak berjalan dengan tertib dan lancar, termasuk tahapan kampanye yang berlangsung hingga 23 November 2024.

“Keberhasilan ini berkat sinergitas dan kerja sama yang solid antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Adi Santoso menyampaikan bahwa dukungan dana pilkada telah sepenuhnya sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dilakukan pada 27 November 2023.

“Total dana hibah yang telah terealisasi 100% meliputi KPU Kalsel sebesar Rp131,7 miliar, Bawaslu Kalsel sebesar Rp65,6 miliar dan Dukungan keamanan TNI/Polri sebesar Rp33 miliar rupiah.” kata Adi Santoso.

Adi Santoso juga mengungkapkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kalsel adalah 3.041.499 pemili yang terdiri dari 1.521.053 laki-laki dan 1.521.053 perempuan.

Selain itu, Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak, Adi Santoso menjelaskan telah dibentuk badan Ad Hoc dengan jumlah personel sebagai berikut, 780 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 11.480 Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), 6.048 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 51.674 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Badan Ad Hoc ini tersebar di 156 kecamatan dan 2.016 desa/kelurahan di seluruh Kalimantan Selatan.” Jelas Adi.

Adi Santoso juga memaparkan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kalsel mencakup pemilihan gubernur dan bupati/walikota. 

Total pasangan calon yang terdaftar adalah 32 pasangan calon, dengan rincian 1 pasangan calon di 2 daerah, 2 pasangan calon di 6 daerah, 3 pasangan calon di 6 daerah. Selain itu, terdapat 2 pasangan calon independen, sementara 2 pasangan calon lainnya dibatalkan.

Distribusi logistik Pilkada Serentak di Kalimantan Selatan juga dilaporkan berjalan lancar. 

Surat suara telah didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota dengan rincian yaitu Surat suara Pilgub : 3.121.168 lembar + cadangan 2,5% dan Surat suara Pilwali/Bupati : 3.147.168 lembar + cadangan 2,5%.

“Logistik ini akan dikelola lebih lanjut oleh masing-masing daerah untuk memastikan ketersediaan di seluruh TPS.” Tutur Adi.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.

“Kami telah menandatangani MoU dengan Bawaslu untuk memastikan ASN tetap netral dalam pelaksanaan pilkada,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sukses dan menjadi contoh pelaksanaan pilkada yang tertib dan kondusif.

“Sinergi yang solid antara semua elemen akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada ini,” tutup Adi Santoso. (adp/sun)

Lebih baru Lebih lama